HENDRIJANTO sang "GURU"

Maju Terus Pendidikan Indonesia

Download Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, telah terbit. Bagi teman teman yang ingin membaca dapat diunduh disini

About these ads

Maret 17, 2010 - Posted by | produk hukum | , ,

13 Komentar »

  1. Kami sangat memerlukan pp ini karena akan memberikan wawasan tentang pendidikan ke depan. Terima kasih

    Komentar oleh Tawardjono | April 5, 2010 | Balas

  2. Assalamualaikum, Selamat Malam,
    Khusus dalam hal Pendidikan Khusus yakni pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ditegaskan dalam 130 ayat (1)Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sementara pasal 130 ayat (2)memberikan rambu bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
    Berkaitan hal tersebut, khususnya SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PP No. 17 Tahun 2010 pasal 131 ayat (1) memberi kewenangan kepada Pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
    Sedangkan pasal 31 ayat 2 memberikan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pendidikan khusus hanya “menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik”.
    Hal ini berseberangan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 SUB BIDANG KEBIJAKAN nomo 3.a yang dengan tegas memberikan kewenangan Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal kepada Pemerintah Kabupaten.
    Apabila hal ini dibiarkan, ada kemungkinan terjadi situasi yang kurang mendukung pembinaan SLB, SDLB, SMPLB dan SMALB sebagai bentuk Satuan Pendidika Khusus. Hal ini karena dalam realitanya penyelenggaraan SLB, SDLB, SMPLB dan SMALB sebagai satuan pendidikan khusus cukup rumit adanya. Sementara Sumber Daya Manusia di tingkat kabupaten belum sepenuhnya menguasai teknisnya atau bahkan belum tercipta kesepahaman yang seharusnya.
    Oleh karena itu KAMI BERHARAP dalam Permendiknas yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Khusus nanti, harus ada klausul yang menegaskan kewajiban dan kewenangan Pemerintah Propinsi dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus sebagai pengecualian dari pelaksanaan PP No. 38 tahun 2007.
    Harapan kami semata-mata agar ada kejelasan bahwa Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara tunggal Satuan Pendidikan Khusus, sehingga tidak muncul situasi yang kurang mendukung terselenggaranya satuan pendidika khusus dengana baik. Sebagai contoh karena belum terciptanya kesepahaman bersama Khususnya di Provinsi Jawa Tengah , Penyelenggaraan satuan Pendidikan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi KJawa Tengah hanya 4 SLB Negeri, sementara satuan pendidikan lainnya oleh Pemerintah Kabupaten sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.
    Kondisinya membutuhkan kejelasan karena ada Pemerintah Kabupaten yang benar-benar memperlakukan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana layaknya satuan pendidikan dasar dan menengah pada umumnya seperti Kabupaten Cilacap, tetapi tidak sedikit yang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa satuan pendidikan khusus juga bagian dari pendidikan dasar dan menengah.
    Oleh karena itu sekalilagi,tanpa mengurangi rasa hormat, KAMI TITIP PESAN agar Permendiknas yang mengatur Pendidikan Khusus ada klausul yang memperjelas pelaksanaan PP No. 17 Tahun 2010 ini, khususnya ada kejelasan siapa sebenarnya penanggungjawab penyelenggaraan dan pengelolaan SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS baik jenjang SDLB, SMPLB maupun SMALB sebagai bagian dari pendidiikan dasar dan menengah.
    Demikian tanggapan kami dari dunia pendidikan khusus, mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Terima kasih.
    Sekian, Salam hormat dari kami YUSWAN, dari SMALB NEGERI CILACAP. Jalan Ketapang Cilacap, No, 0282547818 ( smalbcp@yahoo.com)

    Komentar oleh YUSWAN,S.Pd | April 24, 2010 | Balas

    • Terima kasih mas YUSWAN, tulisan panjenengan langsung saya send to Kemendiknas, sebagai bahan kajian kita semua. Maju terus pendidikan Indonesia…

      Komentar oleh HENDRIJANTO | April 26, 2010 | Balas

      • Terima kasih, Om.
        Ya dengan kerendahan hati terpaksa saya ikut memberi tanggapan, Saya berharap dengan lahirnya PP No. 17 tahun 2010 berdampak positif bagi masa depan Pendidikan Khusus. Hal ini saya utarakan soalnya pada awalnya berdasar UU No. 20 tahun 2003 satuan pendidikan khusus tergolong Pendidikan Dasar dan menengah yang secara teknis berdasar PP No. 25 Tahun 2000 penyelenggaraan satuan pendidikan PLB ( waktu itu ) adalah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Akan tetapi khusus bagi jajaran Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah belum terlaksana dan pada awal tahun 2007 baru mau dilaksanakan, eeeee lahirlah PP No. 38 tahun 2007 yang menempatkan kewenangan penyelenggaraan satuan pendidikan khusus sebagai bagian dari jenjang Pendidikan Dasar dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Selanjutnya menurut hemat saya, saat ini setiap Kabupaten sedang berupaya menempatkan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus layaknya satuan pendidikan dasar dan menengah reguler. Maka dengan lahirnya PP No. 17 tahun 2010 yang menempatkan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus sebagai kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten hanya berkewajiban mejamin saja, tidak mustahil tercipta suasana yang sedikit menjadi beban satuan pendidikan khusus. Minimal harus menyesuaikan seluruh rencana atau program yang ada mengingat secara teknis kewenangan pemerintah kabupaten selaku pengelola dan penyelenggara pendidikan jenjang Pendidikan dasar dan menengah berdasar PP No. 38 Tahun 2007 masih melekat. Apalagi kedepan, pengelolaan ketenagaan (Pendidik) tidak lagi menjadi tanggungjawab Dirjend Tendik, tetapi pada Dirjen sesuai jenjangnya. Nah, Satuan Pendidikan Khusus yang terdiri dari SDLB, SMPLB dan SMALB pembinaan tenaga pendidiknya menjadi tanggungjawab siapa ? Sementara Subdin PLB/Pendidikan Khusus di sebagian provinsi sudah dihapus.
        Oleh karena itu saya berharap (nantinya setelah jelas posisinya), alangkah idealnya manakala penyelenggaraan dan pengelolaan SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS berdasar PP 17 Tahun 2007 tetapi dirancang kolaborasi yang jelas apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan seperti apa bentuk penjaminan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten mengikuti pola PP No. 38 Tahun 2007.
        Demikian sekedar pola pikir saya, mudahan tidak termasuk berlebihan dalam hal ini.

        Komentar oleh YUSWAN,S.Pd | April 29, 2010

  3. Ass. Sudah keluarkah permen (aktualisasi PP 17 tahun 2010)..? Kapan yah… Semoga dunia Pendidkan khusus semakin jelas arah tujuan dan jalan yang harus ditempuh,mengingat Pendidikan khusus memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan. Jika Pendidikan Khusus dapat tertangani dengan baik maka beban masyarakat semakin berkurang. Nilai budaya dan karakter bangsa juga akan semakin positif. Paling tidak dosa terhadap mereka yang mengalami ketakberdayaan dapat terkurangi, apalagi ini adalah bulan Ramadhan (penuh dengan rahmat dan doa). Agar itu dapat berhasil, perlu upaya konkrit dan pasti tentang petunjuk kebijakan (kewenangan provinsi dan mana yang ditangani kabupaten/kota). Coba mari kita berpikir logis dan sederhana : Pendidikan khusus menangani peserta didik yang bermasalah dan cenderung kompleks (sudah, orang tua terkadang masih banyak yang masa bodoh)jam kerja guru juga menjadi sangat terfokus pada anak ditambah lagi guru-guru sudah harus sering iuran untuk kemajuan belajar anak? haruskah itu dibiarkan saja…? Kapan guru-guru Pendidikan khusus bisa tersenyum? karena tatkala bekerja harus terus tertatih-tatih…. sementara negara kita merdeka sudah 65 tahun, wallahu a’lam. Semoga permen yang diharapkan segera terwujud, hitung-hitung ibadah untuk para generasi kita mendatang, sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, wassalam

    Komentar oleh Ruslan | Agustus 28, 2010 | Balas

  4. terima kasih telah dikasi ngunduh, komentar saya mengenai PP itu sendiri adalah mudah2an pendidikan inklusi bagi para penyandang cacat antara pengaturan dan implementasinya cocok, sebab banyak aturan yang telah dibuat bagi kepentingan penyandang cacat implementasinya nol koma kosong terutama di daerah.
    terima kasih

    Komentar oleh Budi Cahyono | Oktober 2, 2010 | Balas

  5. gmn c caranya cari PP no 17 tahun 2010. susah baget c ……..

    Komentar oleh hamba Allah | November 11, 2010 | Balas

  6. Ass.Wr.Wbr. Terima kasih saya boleh ikut ngunduh. Semoga banyak kebaikan menyertai kebaikan yang Bapak berikan. Maju terus Pendidikan Indonesia…

    Komentar oleh budhi siswati | November 18, 2010 | Balas

  7. As ww, mohon dalam PP No 17 tahun 2010 , diperjelas tentang kedudukan dan peran Pengawas Sekolah yang berada di Provinsi terima kasih wassalam

    Komentar oleh arlissamdali | Januari 6, 2011 | Balas

  8. Assalamualaikum, kepada Kemendiknas kami punya keluhan kepada salah satu Guru SD negri ……. jagakarsa jakarta selatan yang menurut saya dlm menjalankan metodologi pengajaran perlu di pantau dan di berikan pembinaan lagi secara intensif. karena berdasarkan pantauan kami di lapangan dan berdasarkan laporan-laporan siswa yang kami wawancarai, ada banyak kejadian- kejadian yang di lakukan oleh guru pengajar yang sifatnya tidak mendidik. bahkan membuat anak didik itu senfdiri menjadi takut. apa bila di ajar oleh guru yang menurut pengamatan saya tidak profesonal, atau lebih detilnya lag tidak layak utuk mengajar di Sekolah Dasar. oleh karena itu di mana kita harus mengadu dan bagaimana fungsi pengawasan kemendiknas. karena saya khawatir jika ini di biarkan akan terus terjadi kepada anak-anak yang akhirnya malas belajar dan bahkan berdamak sikologis tidak mau sekolah.
    sedangkan undang undang sudah bagus dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa. bagaimana generasi anak bangsa akan cerdas, jika masih di kelas 3 saja sudah mendapat pengajaran yang sifatnya tidak mendidik untuk menjadi anak yang cerdas.
    terimakasih,
    harapan kami pengawas sekolah SDN di jakarta selatan bisa bekerja secara efektif dan profesional. jangan hanya menerima laporan yang sudah di set up oleh kepala sekolahnya saja.
    Terimakasih.

    Komentar oleh Adun Mukhsin | Juli 19, 2011 | Balas

  9. ingin mengkaji ttg LEGALITAS KULIAH ONLINE. ada yg berkenan memberi info…?

    Komentar oleh wahyu | Februari 7, 2012 | Balas

  10. i’ve been download PP No. 17 tahun 2010…thax,ya…

    Komentar oleh khamidah lia marta | September 13, 2012 | Balas

  11. kenapa aturan kita selalu “nggantung” dalam pasal2 tertentu pasti ada kata2 ” diatur dalam peraturan pemerintah atau apapun yang kemudian kita ternyata belum dibuat. jadi peraturan itu sendiri tidak tuntas.

    Komentar oleh okky | Januari 27, 2013 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: